Semua tokoh Adat dan 8 kepala Suku Asli Kaimana Kecam Keras Keberadaan TPNPB di Wilayah Kaimana

0
40

Kaimana – Senin 21 Februari 2022.
Pengurus Dewan Adat Kaimana dan Kepala Suku dari 8 suku asli Kaimana menolak keras keberadaan TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) di wilayah Kabupaten Kaimana dan mengecam aksi mereka meresmikan Batalyon Somb Winan Kodap XII Kaimana di Kampung Rauna belum lama ini sesuai foto yang beredar.
Kecaman keras tokoh adat asli Kaimana ini disampaikan.

Melalui pernyataan resmi yang dibacakan Ketua Dewan Adat Kaimana, Yohanes Werfete, tokoh adat menegaskan, beredarnya foto tentang peresmian Batalyon Somb Winan Kodap XII merupakan sebuah bentuk propaganda yang mengatasnamakan masyarakat Kaimana Kuri.

Oleh karenanya, tokoh adat asli Kaimana dengan tegas menolak segala upaya provokasi yang mengatasnamakan masyarakat Kaimana yang mengganggu kondusifitas wilayah. Tokoh adat juga meminta agar oknum-oknum yang mengganggu kondusifitas di wilayah Kabupaten Kaimana ditindak tegas dan diproses secara hukum.

Selain itu, para tokoh adat juga menegaskan, mendukung penuh kebijakan pemerintah guna menjamin kelancaran pembangunan di wilayah Kabupaten Kaimana, serta mendukung terciptanya situasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Kaimana.

Pengurus dewan adat Kaimana dan kepala suku asli Kaimana ini juga menghimbau kepada Pemerintah agar dalam memberikan anggaran kampung harus mempertimbangkan kondusifitas wilayah di Kabupaten Kaimana.
Pernyataan resmi pengurus dewan adat dan kepala suku dari 8 suku asli Kaimana ini disampaikan usai pertemuan dengan Dandim 1804/Kaimana, Letkol Inf. Chairi Suhanda di Aula Makodim Jl batu putih km 08 Kelurahan Krooy Distrik Kaimana kabupaten Kaimana Papua barat.

“Dalam pertemuan tersebut, para tokoh adat dari suku asli Kaimana ini sepakat agar pengamanan di wilayah Kabupaten Kaimana diperketat dan ditingkatkan untuk mencegah masuknya oknum yang tidak bertanggungjawab yang hanya akan memecah belah persatuan di wilayah Kabupaten Kaimana dan bertujuan merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Ungkap Yohanes Werfete. (*)

Editor: A2W