Banjarmasin, Humas_Info – Kasus kekerasan yang terjadi di sebuah sekolah negeri di Banjarmasin telah menjadi sorotan publik dan menyebabkan kekhawatiran di kalangan pendidikan. Salah satu sekolah yang merasa perlu mencegah kasus serupa terjadi di lingkungannya adalah SMA Negeri 10 Banjarmasin. Dalam upaya untuk mencegah dan mengatasi permasalahan bullying, SMA Negeri 10 telah menggandeng Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan untuk memberikan sosialisasi pencegahan bullying kepada para pelajar, guru, dan tenaga pendidik.
Plt. Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum Bantuan Hukum dan JDIH yang juga Penyuluh Hukum Ahli Muda, Yulli Rachmadani, didaulat sebagai Pembina Upacara pada hari Senin (07/08) di SMA Negeri 10 Banjarmasin. Dalam amanatnya, Yulli secara tegas menyampaikan jenis-jenis bullying, dampaknya, sanksi hukum yang dapat diterapkan, dan berbagai upaya pencegahannya. Ia juga menekankan pentingnya pengetahuan tentang hukum di Indonesia agar siswa terhindar dari perilaku melanggar hukum.
“Jangan sampai kita melanggar hukum dengan alasan tidak mengetahui segala akibat dan risiko berupa sanksi dari perbuatan pelanggaran hukum,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala SMA Negeri 10, Hidayat, menyampaikan apresiasi atas kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Kalsel di sekolahnya. Hidayat menyatakan bahwa kasus kekerasan yang terjadi di sekolah lain telah menjadi cambuk bagi pihaknya untuk semakin giat dalam melakukan pencegahan, terutama melalui kegiatan penyuluhan hukum yang berfokus pada bullying dan penggunaan media sosial di kalangan siswa. Langkah ini diharapkan dapat membentuk kesadaran dan tanggung jawab para pelajar terhadap dampak perbuatannya.
Kanwil Kemenkumham Kalsel sendiri sebelumnya telah sering mengunjungi SMA Negeri 10 sebagai bentuk dukungan dan kolaborasi dalam peningkatan pemahaman hukum di kalangan siswa. Pada tahun lalu, SMA Negeri 10 menyandang predikat “Rintisan Sekolah Sadar Hukum” yang diinisiasi oleh Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Kalsel.
