MAKASSAR – Bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar sukses selenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).
Hal itu dikatakan Hasbullah Thamrin, SH, MH, saat ditemui media diruang kerjanya, Senin, 5/6/2023.
” iya saya ketua panitia acara pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) baru baru ini di Hotel Kryiad Haka, Jalan H.I.A. saleh Dg. Patompo No. 2 Makassar yang berlangsung selama empat pekan”, ucap Hasbullah.
Di acara pembukaan, kata Hasbullah, hadiri 25 orang peserta. Hadir pula ibu Rektor Universitas Sawerigading, Prof Dr. A. Melantik, SH, MH, Ibu Dekan Fakultas Hukum, Dr. Hj. Asmah, SH, MH, dan DPN Peradi,” bebernya.
Dikatakan Hasbullah bahwa Program Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bertujuan sebagai wadah bagi para peserta untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian di bidang hukum khususnya sebagai profesi advokat.
“Materi yang diajarkan dalam PKPA mencakup materi dasar yang berisi; fungsi dan peran organisasi advokat, sistem peradilan Indonesia, dan kode etik profesi advokat, kemudian materi hukum acara (litigasi) yang berisi materi seluruh pembahasan terkait jenis hukum acara, serta materi non-litigasi dan materi pendukung”, paparnya.
Dikatakan Hasbullah jika Jangka waktu PKPA sangat bervariasi. Secara umum, materi PKPA terdiri dari 19 mata pelajaran dengan 29 sesi. Karena itu memakan waktu 7 pertemuan yang setiap pertemuannya diadakan dalam full day meeting.
Adapun pematerinya dari unsur Praktisi Hukum, Hakim, Jaksa, dan Akademisi.
Adapun rincian materi dasar terdiri; fungsi dan peran organisasi advokat, sistem peradilan Indonesia, kode etik profesi advokat.
Materi hukum acara (litigasi) terdiri dari Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial, Hukum Acara Persaingan Usaha, Hukum Acara Arbitrase, Hukum Acara Pengadilan HAM, Hukum Acara Pengadilan Niaga.
Materi Non Litigasi yaitu perancangan dan analisa kontrak, pendapat hukum dan uji kepatutan dari segi hukum.
Materi pendukung ( keterampilan hukum) adalah tehnik wawancara dengan klien, penelusuran hukum dan dokumentasi hukum, argumentasi hukum.
“Iya jangan lupa, saya tidak sendiri, ada yang bekerja yaitu saya Hasbullah Thamrin, SH, MH, (ketua), Ahmad, SH, MH (sekertaris), Danil Pasanda, SH, MH (bendahara),” tutupnya.
Penulis/Wawancara; Asdar Akbar (OMBINTANG), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar.
