Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-15 kalinya berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sebuah prestasi luar biasa yang mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Opini WTP ini diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenkumham tahun 2023, di Graha Pengayoman, Jakarta, Jumat (26/07/24).
“Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Kemenkumham tahun anggaran 2023 mendapatkan opini WTP,” ujar Nyoman dalam sambutannya. “Ini adalah pencapaian yang luar biasa dan patut dibanggakan. Semoga dapat dipertahankan di tahun-tahun mendatang.”
Namun demikian, Nyoman mengungkapkan bahwa masih ada beberapa temuan terkait sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan, seperti ketidaktepatan dalam beban belanja barang dan modal, serta pengelolaan aset.
Menurut laporan pemantauan tindak lanjut Semester II tahun 2023, Kemenkumham menunjukkan kinerja yang mengesankan dengan tindak lanjut yang telah sesuai sebesar 90,31%, tindak lanjut belum sesuai sebesar 9,64%, dan belum ditindaklanjuti sebesar 0,00%. “Kemenkumham telah menindaklanjuti semua temuan yang ada, sebuah prestasi yang patut diapresiasi,” ucap Nyoman.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyampaikan rasa terima kasihnya kepada BPK RI atas bimbingan dan rekomendasi yang terus diberikan. “Meraih dan mempertahankan Opini WTP ke-15 ini adalah bentuk nyata dari komitmen kita terhadap prinsip good governance,” ujar Yasonna. “Kita harus terus bekerja keras untuk menjaga dan meningkatkan prestasi ini.”
Yasonna juga mengingatkan seluruh jajaran untuk tidak berpuas diri dan menjadikan WTP sebagai kewajiban, bukan sekadar prestasi, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo. “Keberhasilan ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham, yang juga Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto, menambahkan, “Mari kita teguhkan komitmen dan terus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan BMN kita.”
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregar, turut memberikan dukungannya. “Pencapaian ini menunjukkan dedikasi dan kerja keras seluruh jajaran Kemenkumham. Kami di Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah berkomitmen untuk terus mendukung upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Kemenkumham. Semoga prestasi ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.”
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menkumham Yasonna H. Laoly, Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, Auditor Utama Keuangan Negara I BPK RI Akhsanul Khaq, serta para pimpinan dan pejabat Kemenkumham lainnya.
