Laksanakan Instuksi Presiden, Danrem 182/JO Tekankan Anggotanya Tidak Terlibat Judi Online

0
4

Menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 7 November 2024, Korem 182/Jazira Onim bergerak cepat untuk memastikan kedisiplinan internal terkait larangan judi online.

Danrem 182/Jazira Onim, Kolonel Inf Aswin Kartawijaya, secara tegas mengingatkan seluruh jajaran prajuritnya untuk tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas judi online.
Dalam apel pagi yang digelar di Makorem 182/JO, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, Senin (25/11/2024), Kolonel Aswin memberikan arahan keras terkait hal ini.

“Saya tegaskan kepada seluruh prajurit, baik tamtama, bintara, maupun perwira, untuk tidak memfasilitasi atau menjadi influencer bagi aktivitas judi online dengan bayaran berapa pun dan alasan apa pun. Hindari juga menjadi rekening penampung untuk transaksi judi online,” ujar Danrem dengan tegas.

Sebagai langkah konkret, Kolonel Aswin Kartawijaya memerintahkan pemeriksaan handphone (HP) seluruh prajurit Korem 182/JO guna memastikan tidak ada indikasi keterlibatan mereka dalam judi online.
Tindakan ini dipimpin langsung oleh Kasi Intel Korem 182/JO, Mayor Arh Anton Subhandi. Hingga saat ini, tidak ditemukan prajurit yang terlibat dalam aktivitas judi online.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya TNI mendukung program pemerintah dalam memberantas judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa potensi kerugian negara akibat judi online mencapai Rp981 triliun atau sekitar 65 miliar dolar AS.

Selain itu, potensi kerugian akibat penambangan ilegal dan kebocoran APBN masing-masing mencapai Rp110,47 triliun setiap tahunnya.
“Semua potensi kebocoran ini merugikan negara. TNI memiliki tanggung jawab untuk mendukung pemberantasan, terutama di lingkungan internal. Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang melanggar,” pungkas Kolonel Aswin.

Dengan langkah proaktif ini, Korem 182/JO menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga integritas dan mendukung kebijakan strategis pemerintah.