Danrem 182/Jazira Onim menyampaikan bahwa inti dari kegiatan Rapat Kordinasi yang di hadiri oleh Menkopolhukam, Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu serta Perwakilan dari Partai Politik, Forkopimda dan Tokoh Masyarakat ini adalah agar penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Papua dapat berjalan aman.
Berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, Pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 di 545 Daerah, Pilkada Provinsi akan dilaksanakan di 37 Provinsi, termasuk Papua, Sehingga Dalam kegiatan kami TNI untuk bersikap netral dan tidak berpihak kepada calon manapun serta yang mejadi fokus utama adalah menjaga stabilitas keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan atau gangguan.
Hal ini ditegaskan Danrem 182/Jazira Onim saat megikuti rapat koordinasi (Rakor) kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2024 wilayah Papua yang digelar di Jayapura, pada Rabu (29/5/2024).
Korem 182/Jazira Onim dan Jajaran telah dipersiapkan untuk ditempatkan di titik-titik strategis guna mendukung pengamanan Pilkada.
“Dalam menjaga stabilitas keamanan ini sangatlah penting sinergi, kolaborasi serta koordinasi antara TNI dan Polri bersama dengan Pemerintah Daerah yang juga dibantu oleh seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan baik sebelum dan sesudah pelaksanaan Pilkada” ucapnya.
Kolonel Inf Aswin Kartawijaya menambahkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto dalam Rakor tersebut mengingatkan kepada seluruh ASN, TNI, dan Polri, harus netral pada penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024. Menko menegaskan agar bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
“Saya kembali mengingatkan kepada seluruh ASN, TNI, dan Polri, dalam menjalankan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) harus bersifat netral dan bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,” ujar Menko Polhukam Hadi Tjahjanto saat memberikan pengarahan.
Menurutnya, sikap dan perilaku netral perlu ditunjukkan oleh ASN, TNI, dan Polri agar tidak terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada yang dapat memengaruhi legitimasi masyarakat pada hasil Pemilu.
“Tentunya, kualitas demokrasi akan terganggu apabila legitimasi masyarakat menurun terhadap hasil Pemilu, Pemerintah, maupun kepada penyelenggara Pemilu,” katanya.
Ia menambahkan, penyelenggaraan Pilkada di wilayah Papua akan dilaksanakan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.
“Maka dari itu, diperlukan langkah strategis melalui sinergitas pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta masyarakat luas untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024,” kata Menko Hadi.
Mantan Panglima TNI ini berharap setiap tahapan Pilkada 2024 akan berjalan dengan lancar dan aman, serta tidak ada kendala apapun dalam pelaksanaannya.
Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak ini untuk menemukan mutiara-mutiara yang tidak ditemukan pada saat Pilkada dilaksanakan tidak langsung.
“Oleh karenanya, tugas pemerintah pusat membantu sarana dan prasarana,” katanya.
Tito berharap stigma potensi kerawanan di Papua bisa dibuktikan dengan penyelenggaraan Pilkada yang lancar.
“Kalau Papua aman dan damai maka bisa menjadi cermin bahwa Indonesia damai,” ujarya.
Rapat koordinasi ini menghadirkan narasumber dari Komisioner KPU RI Idham Holik, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Asops Kapolri Irjen Pol. Verdianto I. Bitticaca, dan Pangkogabwilhan III Letjen TNI Richard T.H Tampubolon.
