KARUBAGA, PAPUA – Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo,SE,M.Si diwakili Sekda Tolikara Ir. Palangsong Latuconsina dan Ketua I DPRD Tolikara Yohan wanimbo didampingi Kepala Bappeda Mufli musaad membuka kegiatan Monitoring,Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pembagunan Daerah Tahun 2021 di Aula Kantor Bappeda Igari selasa,28/9/2021 kemarin.
Monitoring,Evaluasi Laporan Pembagunan yang digelar sehari itu diikuti pimpinan OPD bersama staf.
Sekda Tolikara Ir. Palangsong latuconsina dalam arahannya megatakan sistem kerja Pemerintah sekarang e-word and E-banesmanst dimana kita menyampaikan laporan tepat waktu,dan sesuai fakta di lapangan maka akan diperhitungkan pada tahun-tahun yang akan mendatang. Penyampaian laporan ini berkaitan dengan sistem pemeriksaan secara berkala,sehingga dokumentasi menjadi penting dan titik koordinat juga sangat penting karena saat ini kita menyusun laporan dengan sistem e-monev.
“Saat ini laporan keuagan dan aset kita masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian WDP,kedepan kita berusaha tingkatkan naik di opini wajar tanpa pengecualian WTP”. Tegas Sekda Latuconsina.
Mewakili Bupati Usman G. Wanimbo,SE,M.Si berharap para pimpinan OPD bersama staf bekerja tingkatkan kwalitas kerja dengan terapkan disiplin kerja tinggi. Saat ini kita dihadapkan pada Kasben penyelesaian Surat Pertanggungjawaban SPJ,dan APBD Perubahan serta APBD Tahun 2022. Karenanya pimpinan OPD bersama Staf bekerja dengan penuh semangat untuk menuntaskan program kerja.
“kalau bisa bulan januari 2022 APBD Tolikara sudah mulai dilaksanakan,ini harapan Bupati Usman dan Masyarakat pada umumnya”. Harap Sekda Latuconsina.
Sementara itu Kepala Bappeda Tolikara Mufli musaad,S.Sos dalam arahannya menegaskan tugas untuk membagun Kabupaten Tolikara,membagun Masyarakat dan tugas-tugas lain salah satunya Monitoring,Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pembagunan Daerah.
MenurutNya Monitoring merupakan salah satu fungsi dari manajemen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD. Guna mengendalikan uang rakyat,mengendalikan Perencanaan,mengendalikan Program dan kegiatan yang direncanakan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah OPD bersama-sama Legislatif Daerah.
Monitoring,Evaluasi ini untuk memotret dan medeteksi sejauhmana progres realisasi keuagan dan realisasi fisik yang sudah dicapai masing-masing Instansi.
“mungkin untuk realisasi keuagan cukup dengan realisasi terbitnya SP2D sudah bisa terdeteksi. Tetapi realisasi fisik dibutuhkan laporan fisik dari lapangan yang menjadi tugas kita bersama,bukan saja Bappeda”. Tegas Kepala Bappeda Mufli musaad.
Untuk itu Kepala Bappeda Mufli musaad berharap kepada Pimpinan OPD bersama Staf teknis menyampaikan laporan sesuai kondisi riil di lapangan yang sebenar-benarnya. Terutama terkait dengan pekerjaan fisik yang telah di bagun seluruh Tolikara. Integritas sebagai Aparat Sipil Negara menjadi hal penting sehingga apa yang direalisasikan itu dipertanggungjawadkan tepat sasaran. Apabila realisasinya tidak sesuai dengan fakta dilapangan tentunya tahapan selanjutnya akan menjadi bias.
“dalam monitoring ini saya harapkan pimpinan OPD berpartisipasi dan bertanggungjawab menyampaikan realisasi keuagan dan fisik secara falid,terbaru sehingga kita bisa ambil langkah-langkah tidak menemukan masalah-masalah dilapangan”. Ujar Kepala Bappeda Mufli mesaad.
Dikatakannya setelah kegiatan monitoring dan evaluasi dilanjutkan dengan penyiapan dokumen anggaran perubahan 2021 dan penyusunan program kegiatan APBD induk 2022.
“saya berharap kita bisa mengukur kemampuan kita dimana kita bisa kejar target tetapi ternyata realisasi fisik tidak bisa. Hal ini punya dampak serius pada kita semua apakah realisasi fisik sebelum desember sudah bisa rampung atau tidak,kalau tidak bisa jagan dipaksakan”. Tegas Kepala Bappeda Mufli musaad. (Diskominfo Tolikara)
Editor: A2W
